Info Training Mitigasi Risiko Hukum bagi PPK dan Pokja Pemilihan Tahun 2026 – 2027

Dengan Hormat

Mitigasi Risiko Hukum bagi PPK dan Pokja Pemilihan merupakan program yang dirancang untuk memperkuat pemahaman serta kewaspadaan aparatur pengadaan dalam menghadapi potensi risiko hukum selama proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan sangat strategis karena setiap keputusan administratif, teknis, maupun evaluasi penawaran berimplikasi hukum dan dapat menjadi objek pemeriksaan atau sengketa. Kesalahan prosedur, ketidaksesuaian dokumen, hingga konflik kepentingan berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana.

Pelatihan ini membahas identifikasi sumber risiko hukum pada tahap perencanaan, pemilihan penyedia, klarifikasi, evaluasi, dan penetapan pemenang. Peserta akan mempelajari strategi mitigasi melalui penguatan kepatuhan regulasi, dokumentasi yang akurat, penerapan prinsip kehati-hatian, serta pengendalian internal yang efektif. Dengan memahami mitigasi risiko hukum secara komprehensif, PPK dan Pokja Pemilihan diharapkan mampu menjalankan tugas secara profesional, transparan, serta meminimalkan potensi sengketa dan permasalahan hukum di kemudian hari.

Tujuan Training Mitigasi Risiko Hukum bagi PPK dan Pokja Pemilihan Tahun 2026 – 2027:

1. Meningkatkan pemahaman PPK dan Pokja Pemilihan mengenai potensi risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

2. Membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi titik rawan sengketa dan permasalahan hukum pada setiap tahapan pengadaan.

3. Meningkatkan keterampilan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan regulasi.

4. Mengembangkan strategi mitigasi risiko hukum melalui penguatan dokumentasi dan pengendalian internal.

5. Meminimalkan potensi temuan audit, sanggahan, gugatan, serta konsekuensi hukum administratif, perdata, maupun pidana.

Materi Training Mitigasi Risiko Hukum bagi PPK dan Pokja Pemilihan Tahun 2026 – 2027:

1. Peran dan tanggung jawab hukum PPK dan Pokja Pemilihan.

2. Kerangka regulasi pengadaan dan implikasi hukumnya.

3. Identifikasi risiko hukum pada tahap perencanaan dan pemilihan penyedia.

4. Risiko hukum dalam evaluasi penawaran dan penetapan pemenang.

5. Penanganan sanggahan dan sengketa pengadaan.

6. Strategi mitigasi melalui dokumentasi dan pengendalian internal.

7. Studi kasus permasalahan hukum dalam pengadaan pemerintah.

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

• Andi Muslimin : 0813 3009 9229