Jadwal Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat

Dengan Hormat

Perencanaan dan penganggaran desa berbasis partisipasi masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menempatkan warga desa sebagai subjek utama dalam proses pengambilan keputusan. Model ini tidak hanya menekankan pada aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa program-program pembangunan desa benar-benar lahir dari aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Dengan melibatkan warga sejak tahap perencanaan hingga penganggaran, desa dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam regulasi desa, musyawarah desa menjadi forum penting untuk menjaring aspirasi dan gagasan masyarakat. Proses ini kemudian dituangkan ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes, yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Partisipasi masyarakat pada tahap ini mendorong transparansi, memperkuat rasa memiliki, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. Penganggaran desa berbasis partisipasi juga berfungsi sebagai sarana pemberdayaan. Warga desa dapat ikut menentukan prioritas pembangunan, seperti bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pengawasan memastikan dana desa digunakan secara akuntabel, sehingga potensi penyalahgunaan atau ketidaktepatan alokasi dapat diminimalisir. Dengan adanya perencanaan dan penganggaran yang partisipatif, desa tidak hanya menjalankan pembangunan fisik, tetapi juga membangun kesadaran kolektif, solidaritas, dan kemandirian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance, yakni transparansi, akuntabilitas, serta keadilan. Pada akhirnya, desa yang mampu mengelola perencanaan dan penganggaran berbasis partisipasi masyarakat akan lebih siap menciptakan pembangunan yang merata, inklusif, serta mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh warganya.

Tujuan Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat

1. Memberikan pemahaman kepada aparatur desa dan masyarakat mengenai pentingnya perencanaan serta penganggaran berbasis partisipasi.

2. Menjamin keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes.

3. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

4. Meningkatkan kualitas keputusan pembangunan desa melalui musyawarah desa yang inklusif.

5. Memastikan program pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan nyata dan potensi lokal.

6. Menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap program pembangunan sehingga tercipta keberlanjutan.

Materi Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat

1. Konsep Perencanaan dan Penganggaran Desa

   • Definisi perencanaan pembangunan desa.

   • Hubungan perencanaan dengan penganggaran desa.

2. Landasan Hukum dan Regulasi Terkait

   • UU Desa dan peraturan turunannya.

   • Prinsip partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa.

3. Perencanaan Desa Berbasis Partisipasi

   • Tahapan penyusunan RPJMDes (6 tahun).

   • Tahapan penyusunan RKPDes (1 tahun).

   • Forum musyawarah desa sebagai sarana partisipasi.

4. Penganggaran Desa dan APBDes

   • Mekanisme penyusunan APBDes berdasarkan RKPDes.

   • Prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

   • Prioritas pembangunan desa sesuai kebutuhan masyarakat.

5. Peran Masyarakat dalam Perencanaan dan Penganggaran

   • Mekanisme penjaringan aspirasi.

   • Partisipasi dalam pelaksanaan dan pengawasan.

6. Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

   • Publikasi APBDes kepada masyarakat.

   • Sistem pengawasan sosial dan evaluasi pembangunan.

7. Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

   • Edukasi dan pemberdayaan masyarakat desa.

   • Membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

INFORMASI PENDAFTARAN DAPAT MENGHUBUNGI ADMIN KAMI

Andi Muslimin : 0813 3009 9229